Bertempat di Hotel Aria Gajayana Kota Malang Ibu Walikota Probolinggo membuka
secara langsung kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Non Tunai dan e-banking, serta 2
kegiatan lainnya yang diadakan oleh Bidang Perbendaharan dan Kasda
BPPKAD Kota Probolinggo.

Kegiatan ini diadakan mulai tanggal 8 sd. 10 November 2018 dengan diikuti oleh
seluruh SKPD di Pemerintah Kota Probolinggo, terutama Bendahara Pengeluaran
SKPD, PPK SKPD (SKPD Approval), Pembuat Daftar Gaji. Narasumber pada kegiatan ini berasal dari Bank Indonesia (BI) Perwakilan Malang, BPPKAD Kab. Banyuwangi, Bank Jatim Cab. Probolinggo, PT Taspen, BKPSDM Kota Probolinggo, Univ Brawijaya Malang dan BPPKAD Prov Jawa Timur.

Maksud dan tujuan dari diselenggarakannya kegiatan ini adalah :
1) Memberikan sosialisasi tentang transaksi non tunai dan bimtek kepada Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Penerimaan tentang tata cara penggunaan e-banking.
2) Sosialisasi tentang sistem penggajian, pemberian tunjangan dan mekanisme pemotongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) serta bimtek bagi pejabat yang menangani gaji.
3) Sosialisasi dan bimtek tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo berbasis Akrual mulai dari penganggaran hingga tersajinya Laporan Keuangan Daerah bagi Bendahara Pengeluaran dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan.

Dasar dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Instruksi Walikota Probolinggo nomor:
900/01/425.021/2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Tahun Anggaran 2018
Kota Probolinggo serta Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 66 Tahun 2017 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrual.

Dalam kesempatan ini ibu Walikota Probolinggo menyampaikan bahwa salah satu kunci
untuk mensukseskan Gerakan Nasional Non Tunai adalah dengan adanya komitmen bersama dari semua pihak meskipun untuk mencapai target 100% bukanlah hal yang mudah, semuanya membutuhkan tahapan-tahapan dalam proses dan penyesuaiannya.

Dengan membiasakan diri dan merubah mindset untuk selalu mengurangi jumlah uang beredar serta mengurangi berbagai penyimpangan atas peredaran uang negara, maka dengan semangat awal seperti inilah nantinya akan dapat mempercepat suksesnya implementasi non tunai.

Semoga dengan adanya kegiatan ini penatausahaan keuangan menjadi lebih baik dan
sebagai upaya untuk peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah, untuk
menindaklanjuti dari Instruksi Presiden nomor 10 Tahun 2018 tentang Aksi Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi.

Unduh Materi:
1. Materi-1
2. Materi-2
3. Materi-3
4. Materi-4