Bertempat di gedung serba guna Restaurant Sumber Hidup Kota Probolinggo, BPPKAD mengadakan kegiatan Sosialisasi  Distribusi SPPT PBB pada tanggal 14 s.d 15 Februari 2018. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kepala BPPKAD ini mengundang seluruh ketua RW dan RT di Kota Probolinggo. BPPKAD  juga mengundang Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan untuk menjadi narasumber pada kegiatan ini.

Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah Permendagri no. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Perwali No. 173 tahun 2018 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, dan program Kerja Bidang PBB dan BPHTB tahun 2019

Pada kegiatan ini Kepala BPPKAD menyampaikan maksud dan tujuan diadakan kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan peraturan walikota no.173 tahun 2018 tentang penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang, kepada seluruh ketua RT dan RW di Kota Probolinggo, yang isinya adalah perubahan prosedur dan mekanisme penyampaian SPPT PBB kepada wajib pajak.

Sebagaimana dimaksud di atas, bahwa pemungutan PBB tidak lagi melibatkan instansi kelurahan dan kecamatan, dikarenakan aturan pada permendagri 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang menyebutkan BPPKAD sebagai instansi pemungut pajak yang sebagian tugasnya tidak dapat dilimpahkan kepada kelurahan dan kecamatan, sehingga prosedur dan mekanisme penyampaian SPPT PBB kepada wajib pajak tidak dapat diserahkan kepada instansi kelurahan dan kecamatan.

Melalui peraturan walikota no.173 tahun 2018 tentang penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang, ketua RT dan RW diperbantukan untuk menyampaikan SPPT PBB tahun 2019 kepada wajib pajak, namun tugas pemungutan dan penagihan PBB tetap melekat kepada BPPKAD. Semoga dengan adanya kegiatan ini, prosedur dan mekanisme penyampaian SPPT PBB kepada wajib pajak menjadi lebih baik sehingga memudahkan pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan di Kota Probolinggo.

Sumber: Bidang PBB dan BPHTB