FGD Bedah Evaluasi LKPD 2025, Pemkot Probolinggo Susun Strategi Mitigasi Menuju Satu Dekade WTP

Pemerintah Kota Probolinggo melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Bedah Evaluasi LKPD TA 2025 dan Strategi Mitigasi LKPD TA 2026 Menuju Satu Dekade WTP Kota Probolinggo”, Rabu (7/10/2026), di Bale Hinggil Kota Probolinggo. Kegiatan tersebut menjadi forum evaluasi dan penguatan strategi pengelolaan serta pelaporan keuangan daerah dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Probolinggo.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan laporan Kepala BPPKAD Kota Probolinggo, Pujo Agung Satrio, S.STP., M.Si. Dalam laporannya, Pujo menyampaikan bahwa FGD tersebut menjadi momentum untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap proses penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2025 sekaligus mempersiapkan langkah-langkah mitigasi untuk penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2026.

“FGD ini menjadi momentum bagi kita untuk membedah hasil evaluasi LKPD Tahun Anggaran 2025 sekaligus menyusun strategi mitigasi untuk LKPD Tahun Anggaran 2026. Kita ingin setiap catatan dan rekomendasi dapat menjadi bahan perbaikan bersama agar kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik,” ujar Pujo. Sebelum memasuki agenda utama, BPPKAD Kota Probolinggo juga memberikan reward kepada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terbaik dalam penyusunan LK SKPD. OPD terbaik ketiga diraih oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata. Di posisi kedua ditempati oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Sedangkan di peringkat pertama OPD terbaik diraih oleh Inspektorat. Pemberian penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap perangkat daerah yang telah menunjukkan komitmen dalam memenuhi empat indikator yang harus dipatuhi dalam penyusunan pelaporan keuangan yaitu ketepatan waktu, akurasi rekonsiliasi data, kelengkapan kertas kerja/bukti dukung, penyelesaian temuan reviu/audit periode sebelumnya. 

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Probolinggo, dr. H. AMINUDDIN, Sp.OG.(K)., M.Kes. Dalam sambutannya, Wali Kota menekankan pentingnya sinergi seluruh perangkat daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Mempertahankan WTP bukan hanya menjadi tanggung jawab BPPKAD, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Setiap OPD memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Aminuddin.

Menurutnya, evaluasi terhadap LKPD harus menjadi bagian dari proses perbaikan berkelanjutan. Setiap catatan maupun temuan harus ditindaklanjuti dan menjadi pembelajaran agar tidak kembali terjadi pada periode berikutnya.

“Kita harus menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan untuk melakukan perbaikan. Target kita bukan hanya mempertahankan opini WTP, tetapi memastikan tata kelola keuangan daerah semakin baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Probolinggo,” lanjutnya.

Memasuki agenda inti, peserta mendapatkan paparan dari tiga narasumber yang memiliki kompetensi di bidang pemeriksaan dan pengelolaan keuangan daerah.

Narasumber pertama adalah Nurlaila, S.E., M.Ak., Ak., CSFA, dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Materi yang disampaikan berfokus pada evaluasi LKPD serta hal-hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah berdasarkan proses pemeriksaan dan pengelolaan keuangan daerah.

Paparan berikutnya disampaikan oleh Rachmat Dwi Akbari, S.E., M.M., dari BPKAD Provinsi Jawa Timur, yang membahas aspek pengelolaan keuangan daerah dan langkah strategis yang perlu dipersiapkan perangkat daerah dalam mendukung penyusunan LKPD yang berkualitas.

Sementara itu, narasumber ketiga, Rizky Yudhistira, S.Sos., S.E., dari BPKAD Provinsi Jawa Timur, turut memberikan perspektif mengenai strategi penguatan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah sebagai bagian dari upaya mitigasi dalam penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2026.

Ketiga paparan tersebut menjadi bahan diskusi bagi jajaran perangkat daerah Kota Probolinggo untuk mengidentifikasi berbagai potensi permasalahan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan sekaligus menyusun langkah antisipasi sejak awal.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Peserta dari perangkat daerah memanfaatkan forum tersebut dengan antusias untuk menggali informasi dan melakukan konsultasi secara langsung dengan para narasumber terkait berbagai persoalan yang dihadapi dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan.

Melalui FGD tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi antar-OPD, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta melakukan mitigasi terhadap berbagai potensi permasalahan sejak tahap awal.

Forum ini sekaligus menjadi bagian dari persiapan Pemerintah Kota Probolinggo dalam mewujudkan satu dekade opini WTP, dengan menempatkan ketepatan waktu, kepatuhan terhadap ketentuan, kualitas pelaporan, serta tindak lanjut hasil evaluasi sebagai bagian penting dalam pengelolaan keuangan daerah.